jateng.jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan persoalan dalam tata kelola pasokan bahan pangan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Solo Raya.
Dari hasil evaluasi terbaru, sekitar 80 SPPG masih bergantung pada hanya 1 hingga 5 suplier bahan pangan.
Temuan ini mencuat setelah Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengumpulkan Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, serta Pengawas Gizi dari wilayah Solo Raya yang meliputi Kota Solo, Sragen, Karanganyar, dan Boyolali.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh unsur pelaksana diminta memaparkan kondisi riil operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.
Dari laporan yang dihimpun Kepala Regional Jawa Tengah bersama para Koordinator Wilayah, BGN menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, terutama terkait ketergantungan pada pemasok bahan pangan.
“Sekitar 80 SPPG di Solo Raya masih menggunakan hanya 1 sampai 5 suplier bahan pangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan pada mitra tertentu sehingga tata kelola pemasok perlu diperbaiki agar lebih terbuka dan kompetitif,” ujar Nanik di Jakarta, Minggu (8/3).
Selain persoalan pemasok, BGN juga menemukan beberapa dapur SPPG yang belum memiliki fasilitas pendukung memadai. Di antaranya belum tersedia kamar atau mess bagi petugas, perlengkapan dapur yang belum lengkap, hingga pembangunan dapur yang belum sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
Menurut Nanik, sebagai program strategis nasional, pelaksanaan MBG harus memenuhi standar operasional yang ketat, baik dari sisi manajerial maupun kelayakan fasilitas dapur.
