jatim.jpnn.com, SURABAYA - Proses seleksi direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali menjadi sorotan.
Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (APECSI) meminta Pemerintah Kota Surabaya melibatkan pakar konservasi dalam proses penjaringan direksi agar kepemimpinan KBS tidak hanya berorientasi pada tata kelola perusahaan, tetapi juga penguatan fungsi konservasi satwa.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul kembali dibukanya seleksi direksi KBS untuk ketiga kalinya.
Menurut APECSI, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menghadirkan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial sekaligus kompetensi di bidang konservasi.
Koordinator APECSI Singky Soewadji mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang berisi sejumlah rekomendasi terkait proses seleksi tersebut.
“Kami berharap proses seleksi direksi KBS tidak hanya menilai kemampuan administratif dan manajerial, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak serta kompetensi calon di bidang konservasi satwa liar. KBS bukan sekadar perusahaan daerah, melainkan lembaga konservasi yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan satwa,” ujar Singky.
Menurutnya, Direktur KBS harus memiliki kepedulian terhadap pelestarian satwa liar. Kemampuan mengelola organisasi memang penting, namun pemahaman mengenai konservasi menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pengelola kebun binatang modern.
APECSI menilai berbagai persoalan yang pernah mencuat di KBS menjadi alasan kuat perlunya pembenahan tata kelola. Salah satunya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pakan satwa yang dinilai menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan internal.
