jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) melalui Kementerian Pertahanan menuai kritik keras dari kalangan jurnalis dan pegiat hak asasi manusia.
Kehadiran batalyon yang disebut-sebut akan terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, hingga pembangunan daerah itu dinilai memperluas militerisasi ruang sipil dan mengancam demokrasi.
Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan” yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nany Afrida mempertanyakan logika negara yang terus memperbanyak batalyon di tengah berbagai persoalan sipil yang seharusnya diselesaikan melalui pendekatan kesejahteraan.
"Sebetulnya musuh negara ini siapa? Jangan-jangan rakyatnya sendiri, sampai negara begitu takut dan merekrut terlalu banyak tentara dengan dalih mengurus pertanian dan peternakan,” ujar Nany.
Menurut dia, pembentukan batalyon baru memperlihatkan pergeseran orientasi militer ke sektor-sektor sipil yang justru menggerus ruang demokrasi. Nany menilai, kehadiran tentara di wilayah-wilayah agraria berpotensi memperbesar konflik sumber daya alam dan mempersempit ruang kebebasan masyarakat.
Dia mencontohkan konflik agraria di Papua yang terus berulang dalam proyek-proyek pangan nasional sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau ujung-ujungnya tentara turun ke sawah dan masuk ke tanah adat masyarakat, lalu petani kita ke mana? Negara ini negara agraris, seharusnya yang diperkuat adalah petaninya, bukan militernya,” kata dia.
