jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi memberi tanggapan soal pernyataan Bahlil Lahadalia yang menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran pemerintah.
Dia mengatakan pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.
“Pernyataan Ketua Umum Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia apabila realisasi anggaran berjalan lambat, maka berbagai program pembangunan, penyerapan tenaga kerja, perputaran ekonomi, dan pelayanan kepada masyarakat juga berpotensi ikut tertunda sangat tepat. Anggaran yang telah disiapkan melalui APBN harus segera diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Rabu (19/8).
Mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu menilai pesan yang disampaikan Bahlil kepada anggota DPR RI dari fraksi Golkar itu mengenai kementerian dan lembaga yang lambat merealisasikan anggaran perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas belanja negara.
Seperti diketahui, Bahlil sebelumnya meminta Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk tegas mengawasi kementerian yang dinilai lambat dalam merealisasikan anggaran. Menurut Bahlil, kementerian yang lambat merealisasikan anggaran pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Abdul Rahman mengatakan, pengawasan terhadap kementerian dan lembaga yang lambat dalam mengeksekusi anggaran harus dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa melihat latar belakang maupun kepentingan sektoral.
“Pernyataan Ketua Umum Bahlil layak didukung karena menempatkan kecepatan realisasi anggaran sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pengawasan terhadap kementerian yang lambat pun seharusnya dilakukan secara adil dan objektif, tanpa melihat latar belakang atau kepentingan sektoral,” jelasnya.
