jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sektor pertanahan atau agraria menjadi bidang yang paling banyak diadukan terkait indikasi maladministrasi.
Hal tersebut disampaikan seusai Ombudsman RI memaparkan data statistik mengenai berbagai isu infrastruktur dan kewilayahan yang perlu mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.
"Kami petakan paling banyak memang urusan dengan agraria," ujar AHY seusai bertemu Ombudsman, pada Rabu (19/8).
AHY menjelaskan tingginya laporan tersebut mencakup urusan pertanahan serta permasalahan tata ruang wilayah di berbagai daerah.
Dia mengakui banyak isu di sektor ini yang harus diselesaikan, terutama terkait konflik pertanahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun.
"Konflik yang terjadi menahun, berlarut-larut melibatkan sejumlah pihak yang pelik ini juga seringkali menuntut respons yang cepat dan tuntas dari jajaran baik di tingkat provinsi ada kantor-kantor wilayah maupun di tingkat kabupaten kota ada kantor-kantor pertanahan," tuturnya menjelaskan.
AHY menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak bersikap "mengawang-awang" dalam menangani keluhan warga.
Sinergi pengawasan dengan Ombudsman ini dilakukan guna menangani permasalahan yang langsung berdampak kepada masyarakat.
