jateng.jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah pelanggaran dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Solo Raya.
Dari hasil pendataan dan pemantauan terbaru, sebanyak 78 SPPG terindikasi tidak menjalankan operasional sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
Temuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan fasilitas yang tidak mengikuti standar hingga tata kelola dapur yang dinilai belum sesuai dengan sistem pengawasan program.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan pelanggaran ini menjadi perhatian serius karena SPPG merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“BGN menemukan sejumlah pelanggaran terhadap juknis dalam operasional SPPG di Solo Raya. Temuan ini menjadi bahan evaluasi penting agar seluruh pelaksana program mematuhi standar yang telah ditetapkan,” ujar Nanik di Jakarta, Minggu (8/3).
Berdasarkan hasil pendataan, beberapa pelanggaran yang ditemukan antara lain pembangunan SPPG yang tidak sesuai ketentuan juknis, tidak tersedianya ruang khusus bagi Kepala SPPG (KaSPPG), Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan, hingga peran mitra yang terlalu dominan dalam pengelolaan operasional dapur.
Menurut Nanik, kepatuhan terhadap juknis menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas tata kelola dapur program pemenuhan gizi, termasuk dalam aspek fasilitas, sistem pengawasan, serta akuntabilitas pelaksanaan program.
“Setiap SPPG wajib memenuhi standar fasilitas yang telah diatur dalam juknis. Ketersediaan ruang bagi KaSPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan merupakan bagian penting dari sistem pengawasan agar operasional berjalan tertib dan akuntabel,” jelasnya.
