jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penyelesaian backlog atau kekurangan rumah sebanyak 1,33 juta unit dalam lima tahun ke depan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1 juta unit merupakan rumah tidak layak huni (RTLH) dan 330 ribu unit lainnya belum memiliki kepemilikan sah atau sertifikat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan terus berupaya menurunkan angka backlog melalui program perbaikan 17 ribu rumah tidak layak huni tiap tahun. Dukungan pendanaan juga diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan sektor swasta.
“Pada 2025 ditargetkan berkurang 150 ribu rumah karena ada dukungan CSR dan kabupaten/kota yang ikut mengajukan,” ujar Luthfi saat menghadiri acara di Majapahit Convention Semarang (MAC) Ballroom, Rabu (5/11) malam.
Menurutnya, program penanganan RTLH tersebut menjadi bagian dari kontribusi Jawa Tengah terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng Beodya Dharmawan mengungkapkan bahwa angka backlog di provinsi ini terus menurun.
Berdasarkan hasil desk bersama kabupaten/kota, jumlah RTLH telah berkurang sekitar 150 ribu unit sehingga kini tersisa sekitar 850 ribu unit.
“Penurunan ini berasal dari berbagai sumber, mulai dari program BPN, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, CSR, hingga partisipasi masyarakat,” kata Beodya.
Dia menyebut berbagai kebijakan pemerintah pusat juga turut mempercepat penurunan backlog, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
