jpnn.com - Imparsial merilis catatan sektor pertahanan menjelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025 besok.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (19/10/2025), Koordinator Peneliti Imparsial Annisa Yudha AS dan Peneliti Imparsial Wira Dika Orizha Piliang menyebut selama satu tahun terakhir, terdapat sejumlah catatan penting di bidang pertahanan yang patut menjadi perhatian bersama.
Imparsial menilai bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran justru mempertegas rekonsolidasi militerisme di Indonesia. Alih-alih memperkuat agenda reformasi sektor keamanan yang telah diperjuangkan sejak dua dekade terakhir, pemerintah bersama DPR justru mengambil langkah-langkah yang mendorong dominasi peran militer di ranah sipil, baik secara legal-normatif maupun faktual-implementatif.
"Kecenderungan ini mengancam prinsip dasar supremasi sipil, melemahkan mekanisme akuntabilitas demokratis, serta membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada bentuk pemerintahan yang semakin autokratis," kata Annisa Yudha dikutip dari siaran pers Imparsial.
Gejala itu menurutnya terlihat jelas dari beberapa aspek berikut. Pertama, militerisasi ruang sipil (sekuritisasi). Fenomena itu terjadi melalui tiga bentuk atau pendekatan, yakni perluasan pelibatan TNI dalam ranah sipil atas nama operasi militer selain perang (OMSP).
"Salah satu contoh menonjol adalah keterlibatan TNI dalam proyek strategis nasional (PSN) Food Estate di Merauke," ujarnya.
Imparsial memandang program Food Estate, yang diikuti dengan pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di Papua—yakni Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentsuwri (Kabupaten Keerom), Yonif 802/Wimane Mambe Jaya (Kabupaten Sarmi), Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha (Kabupaten Boven Digoel), Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha (Kabupaten Merauke), dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap (Kabupaten Sorong)—tidak hanya menyimpang dari peran utama TNI, tetapi juga berpotensi memperburuk spiral kekerasan di Papua.
Dia menyebut konflik antara TNI dan masyarakat yang berujung pada pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi, terlebih ketika Menteri Pertanian menyatakan bahwa pembukaan lahan seluas satu juta hektare dikendalikan langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih.
