jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah segera mengumumkan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH).
Menurut dia, kebijakan WFH untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun karyawan perusahaan swasta seharusnya tidak menjadi masalah.
“Enggak masalah kalau saya, saya yakin enggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini,” ucap Tito di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, pada Rabu (25/3).
Tito menjelaskan WFH satu hari dalam satu pekan seharusnya bisa dijalankan kantor pemerintahan dan perusahaan swasta.
Mengingat, kebijakan WFH sudah diterapkan saat pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.
“Ini pada waktu zaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tetapi kita punya pengalaman,” kata dia.
Walau begitu, kantor pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan publik dipastikan tidak akan menerapkan WFH.
“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” tuturnya.
