jpnn.com, JAKARTA - Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai ancaman mafia migas masih membayangi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebab, kata Fahmy, jaringan mafia migas masih terus bergerak dan melakukan perlawanan terhadap upaya pemerintah memutus mata rantai praktik-praktik ilegal yang telah lama menggerogoti sektor minyak dan gas nasional.
"Adanya resistensi yang muncul dari kelompok mafia migas setelah pemerintah mulai menindak aktor-aktor besar," kata dia.
Fahmy mencontohkan salah satunya ditandai dengan ditetapkannya Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah 2018–2023 dan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung sejak Agustus lalu.
“Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka tentu memicu perlawanan jaringan mafia migas. Apalagi hingga kini RC belum ditangkap, sehingga ruang gerak mereka masih ada,” ujarnya.
Menurut Fahmy, Pertamina menjadi salah satu sasaran utama tekanan mafia migas karena perannya sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan energi pemerintah.
Dia bahkan menilai setiap gangguan terhadap Pertamina pada akhirnya dapat berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan.
“Kita bisa melihat betapa sulitnya Pertamina membangun kilang baru dan seringnya terjadi kebakaran di fasilitas kilang milik Pertamina. Itu menunjukkan mafia migas masih mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo,” katanya.
