jateng.jpnn.com - Usulan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dari pemerintah daerah ternyata tidak seratus persen.
Masih banyak tenaga honorer, khususnya kategori R3, yang tidak diusulkan pemda ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyebutkan jumlah honorer yang diusulkan Pemprov Jatim untuk ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu hanya 23.875 orang.
“Data sudah bergerak untuk diproses pengajuan ke pusat. Sementara ini guru yang sudah selesai dikirim ke KemenPAN-RB, karena pengajuannya by name by address,” terang Faisol kepada JPNN, Sabtu (16/8).
Namun, lanjut Faisol, masih ada sekitar 2.300 honorer R3 yang tidak diusulkan. Mayoritas mereka bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Jatim.
“BKD dan Dinas PU sebenarnya sudah membahas nasib 2.300 R3 itu. Kemarin (15/8) ada pertemuan, tapi komunikasinya belum selesai,” jelas Faisol.
Kondisi ini membuat R3 Dinas PU SDA Jatim bersiap menggelar aksi unjuk rasa pada 19 Agustus. Diperkirakan sebanyak 2.500 orang akan turun ke jalan.
“Sasaran aksi di BKD dan Dinas PU SDA. Kami ingin tahu kenapa 25 ribu lebih R3 tidak diusulkan. Pemerintah harus jelas memberikan status kami,” tegas Fino, koordinator aksi R3 Dinas PU SDA.
