jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut fraksi gabungan sulit terlaksana ketika muncul wacana penghapusan ambang batas parlemen atau parlementary treshold (PT) empat persen.
"Usulan mengganti PT dengan gabungan fraksi dari partai partai kecil ini akan menyulitkan atas praktik politiknya," kata Said kepada awak media, Jumat (30/1).
Belakangan, muncul ide menghapus ambang batas parlemen dengan memakai fraksi gabungan bagi partai kecil di DPR.
Ide menghapus ambang batas parlemen demi membuat suara jutaan pemilih terakomodasi partai di Senayan.
Said menyebutka fraksi gabungan membuat partai kecil kecil dipaksa kawin paksa dengan ideologi dan watak parpol berbeda.
Ketua Banggar DPR RI itu menyebut fraksi gabungan bisa dilakukan di negara berciri homogen, bukan multikultur seperti Indonesia.
"Corak politik kita lebih multikultural dan hal ini bisa menciptakan keputusan deadlock di internal fraksi gabungan partai partai," kata Said.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengatakan keberadaan ambang batas parlemen empat persen akan mendorong konsolidasi demokrasi di parlemen lebih efektif.
