jpnn.com, JAKARTA - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah keras adanya tuduhan bahwa aparat keamanan sengaja membiarkan aksi massa menjadi anarkis untuk menciptakan alasan penerapan darurat militer. Penegasan tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin.
"Tidak ada kami mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada," tegas Tandyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/9).
Ia menekankan bahwa penanganan demonstrasi sepenuhnya merupakan ranah Polri, sementara peran TNI hanyalah membantu pengamanan.
"Kami taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu," kata Tandyo.
Tandyo juga mengungkapkan bahwa komitmen kerja sama TNI dan Polri semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8).
Dalam pertemuan itu, Presiden meminta kedua pimpinan institusi untuk memperkuat kolaborasi guna meredam aksi anarkistis.
"Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri," jelas Tandyo. (antara/jpnn)
