jpnn.com, BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan sikap merespons gejolak yang sedang terjadi di masyarakat.
Protes dari berbagai elemen masyarakat itu dipicu kekecewaan akan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto hingga pernyataan tak pantas para anggota DPR RI.
Merespons hal itu, DPRD Jabar yang diwakili ketua fraksi menandatangani maklumat atas aspirasi massa. Isi pernyataan maklumat dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa.
"Pernyataan sikap DPRD Jawa Barat terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa pada Sabtu tanggal 30 Agustus 2025," kata Bucky saat pembacaan isi maklumat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9).
Bucky menjelaskan untuk pemerintah pusat dan DPR RI, pihaknya mendukung pengembangan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Koruptor.
"Mendukung pengesahan rancangan tentang Revisi KUHP, mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Affan Kurniawan secara adil dan transparan, mendukung pelaksanaan reformasi di kepolisian Republik Indonesia," tuturnya.
Sementara itu, untuk pemerintah daerah dan DPRD Jabar, pihaknya mendorong kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik.
Pengangguran dan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah Jabar juga harus dituntaskan.
