jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan mendesak dilakukan transformasi dan reformasi pada institusi Polri dan TNI melalui penguatan akuntabilitas yang subtantif.
Hal demikian tertuang dalam sikap politik PDIP setelah melaksanakan Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1).
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menjadi sosok yang membacakan sikap partainya dalam penutupan Rakernas I.
"Guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," kata Jamaluddin membacakan poin sikap politik PDIP, Senin (12/1).
Partai mengusulkan penguatan mekanisme pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Kompolnas.
Dengan begitu, tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik dan pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati.
"Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan 'dwifungsi' jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personel Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya,” lanjut Jamaluddin membacakan naskah rekomendasi.
Terkait institusi TNI, PDIP merekomendasikan TNI tetap menjadi tentara profesional yang menjunjung tinggi amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis.
