jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang rencananya menghadirkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi, diwarnai aksi demonstrasi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (5/2).
Ada dua kelompok massa turun ke lokasi. Mereka berasal dari Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) dan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur.
Kelompok Jaka Jatim menggelar aksi tepat di depan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya dengan membawa poster dan spanduk tuntutan agar kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur diusut hingga tuntas.
“Korupsi dana hibah adalah korupsi berjemaah. KPK dan pengadilan tunjukkan taring hukum seberat-beratnya yang terlibat dalam patgulipat dana hibah,” tulis mereka dalam salah satu spanduk.
Massa Jaka Jatim juga meminta Khofifah bersikap kooperatif dengan menghadiri persidangan dan memberikan kesaksian secara terbuka di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim.
“99 persen saya yakin gubernur tidak akan hadir di sidang ini, tetapi catat, apa pun posisinya, mau gubernur, kepala daerah, menteri, wakil menteri, bahkan presiden, ketika tidak kooperatif harus dipenjara,” teriak salah satu orator.
Sementara itu, kelompok MAKI Jawa Timur mengaku hadir untuk mendampingi Khofifah. Mereka menyatakan gubernur tidak bisa hadir sebagai saksi pada persidangan hari ini karena meminta penjadwalan ulang.
Koordinator MAKI Jatim Heru Satriyo mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Khofifah. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut bukan bentuk mangkir, melainkan permohonan resmi penundaan jadwal.
