jpnn.com, JAKARTA - Setahun implementasi kebijakan hilirisasi pertambangan di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan.
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah operasi tambang.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan saat ini bukan sekadar jargon politik, tetapi wujud nyata transformasi ekonomi Indonesia dari negara berbasis komoditas menuju negara industri bernilai tambah.
Hal itu diungkapkan Bambang dalam sesi diskusi Minerba Convex 2025 di JCC Senayan, Jakarta baru-baru ini.
“Hilirisasi itu bukan sekadar narasi. Hilirisasi ini adalah bentuk dari transformasi ekonomi Indonesia, dari yang tadinya berbasis komoditas menjadi minimal pengolahan barang setengah jadi,” kata Bambang.
Menurut Bambang, hilirisasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan Asta Cita kelima Presiden Prabowo Subianto, yakni melanjutkan hilirisasi dan melaksanakan industrialisasi untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Karena itu, pemerintah dan DPR, lanjutnya, berkomitmen mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut secara terukur dan berkelanjutan.
“Kaami lihat pemerintah sangat serius. Kenapa saya katakan bahwa hilirisasi ini bukan sekadar wacana? Action plan-nya sudah jelas. Untuk melakukan hilirisasi dan mewujudkannya sudah dibentuk Satgas Hilirisasi. Apa yang mau dilakukan dalam hilirisasi (sudah) ditentukan dan difokuskan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi pertambangan dengan fokus pada 28 komoditas unggulan yang mencakup sektor minerba, kelautan dan perikanan, hingga perkebunan.
