jpnn.com - BEBERAPA bulan terakhir, para petani karet di berbagai daerah mulai tersenyum. Harga bahan olah karet rakyat (bokar) perlahan naik hingga kisaran Rp10.000- Rp13.000 per kilogram. Kenaikan ini memberi secercah harapan setelah bertahun-tahun harga karet terpuruk dan pendapatan petani tergerus.
Namun di balik kegembiraan itu, persoalan dunia karet sejatinya jauh lebih kompleks. Kenaikan harga seribu dua ribu rupiah tidak cukup untuk mengatasi masalah mendasar yang dihadapi oleh jutaan petani karet di Indonesia. Krisis yang dihadapi bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan ketimpangan sistem yang telah berlangsung lama—dari tata niaga yang tidak adil, lemahnya dukungan kebijakan, hingga belum optimalnya pengembangan industri hilir.
Karet sejatinya adalah denyut kehidupan ekonomi desa. Di banyak wilayah, karet telah menjadi sumber penghidupan, penyerap tenaga kerja, dan penjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, berbicara tentang masa depan karet berarti berbicara tentang masa depan jutaan keluarga petani dan ekonomi pedesaan Indonesia.
Krisis Senyap di Perkebunan Rakyat
Data Kementerian Pertanian (Outlook Karet 2023) mencatat, luas perkebunan karet nasional mencapai 3,78 juta hektare, dan 86,6% di antaranya dikelola oleh petani rakyat. Produksi nasional tahun 2022 mencapai sekitar 3,13 juta ton, menjadikan Indonesia produsen karet alam terbesar kedua di dunia setelah Thailand, dengan pangsa 21,9% terhadap produksi global.
Namun di tingkat petani, keuntungan yang diperoleh jauh dari memadai. Rantai pasok yang panjang menyebabkan harga jual di kebun jauh di bawah harga ekspor. Minimnya akses terhadap pasar, lemahnya kelembagaan petani, dan belum adanya sistem penetapan harga berbasis mutu membuat posisi tawar petani terus terpinggirkan.
Tidak sedikit kebun karet kini terbengkalai karena dianggap tidak lagi menguntungkan. Anak-anak muda desa enggan melanjutkan usaha orang tuanya. Jika situasi ini terus berlanjut, dalam satu dekade ke depan kita berpotensi kehilangan fondasi utama produksi karet nasional.
Kebijakan yang Harus Diperbarui
