jpnn.com, JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menandai fase baru dalam sejarah pembangunan yang menitikberatkan pada kedaulatan pangan dan pemerataan gizi masyarakat.
Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.
Menurutnya, di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga pangan dunia, keberhasilan dua program unggulan Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti bahwa arah kebijakan negara mulai kembali pada semangat berdikari sebagaimana dicanangkan para pendiri bangsa.
"Namun, yang menarik, salah satu aktor kunci di balik keberhasilan awal dua program tersebut bukan berasal dari kementerian teknis semata, melainkan lembaga keamanan, yaitu Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo," kata Haidar Alwi, Minggu (19/10/2025) malam.
Peran Polri dalam mewujudkan swasembada pangan menunjukkan transformasi paradigma bahwa keamanan nasional tidak lagi sebatas menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga menjamin ketahanan pangan sebagai bagian dari stabilitas sosial-ekonomi. Polri memandang dirinya bukan sekadar penegak hukum, melainkan penggerak produktivitas nasional.
Berbagai inovasi yang diluncurkan Polri menunjukkan pendekatan ilmiah dan kolaboratif.
Pemanfaatan bibit unggul hibrida P27 dan pupuk tekno MIGO Presisi Bhayangkara menjadi terobosan nyata dalam menggenjot hasil panen dari sebelumnya hanya 4 ton per hektar menjadi rata-rata 9 hingga 14 ton per hektar.
"Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi efisiensi dan kemandirian baru dalam sektor pertanian yang selama ini terjebak dalam ketergantungan terhadap impor," tutur Haidar.
