3 weeks ago
23
jpnn.com, JAKARTA - Ketika ada ‘raja kecil’ yang melawan kebijaksanaan pemerintah menerapkan efisiensi anggaran, perlawanan itu menjadi indikator sangat jelas tentang adanya perilaku ambivalen aparatur negara terhadap hierarki kepemimpinan nasional.
Untuk mengeliminasi ambivalensi itu, opsi kebijakan yang tersedia bagi Presiden Prabowo Subianto adalah segera merevitalisasi sejumlah institusi negara.
Revitalisasi institusi diperlukan untuk memastikan semua pejabat dan aparatur negara setia dan taat pada hierarki kepemimpinan nasional.
Ekses dari perilaku ambivalen aparatur negara yang ditandai oleh ketidaksetiaan dan ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional serta peraturan perundang-undangan amat beragam.
Tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, melainkan sudah menciptakan citra buruk bagi negara-bangsa, misalnya ketika sekelompok penegak hukum memeras warga negara asing.
Berlarut-larutnya ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional, serta peraturan perundang-undangan menyebabkan meluasnya penyalahgunaan wewenang, korupsi semakin merajalela, memburuknya layanan publik, hingga keberanian merongrong kedaulatan negara.
Ragam bentuk penyimpangan perilaku oknum aparatur negara itu harus dimaknai sebagai pengingkaran pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sudah sangat lama terjadi di sejumlah institusi negara.
Kehendak pemimpin nasional menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bersih (good governance) sangat sulit diwujudkan.
