jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk menyuntik sisi permintaan (demand side) sebagai upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) alih-alih mengguyurkan insentif.
Menurut Purbaya, maraknya PHK beberapa waktu terakhir lebih disebabkan oleh perekonomian yang bergerak lemah. Maka dari itu, ia berpendapat, insentif bukan solusi untuk mencegah PHK.
“PHK terjadi ketika permintaannya lemah sekali. Ketika saya dorong, saya harap akan membaik. Saya yakin tahun depan akan lebih baik,” ujar Purbaya dikutip Rabu (24/12).
Purbaya melihat dukungan yang dibutuhkan oleh industri adalah akses terhadap modal kerja agar bisnis bisa bertumbuh. Untuk mengatasi ini, Purbaya menguatkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia (BI).
“Kami ingin membantu mereka semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi sesuai dengan kenaikan permintaan. Kami ubah kebijakan di sini maupun di bank sentral,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyatakan industri yang paling dominan melaporkan PHK sepanjang 2025 adalah industri tekstil, dengan jumlah pekerja terdampak berkisar 80 ribu orang.
Pekerja yang terdampak PHK kerap kali menghadapi kesulitan akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Oleh karena itu, dia berpendapat perbaikan implementasi JKP dan penguatan akses modal kerja lebih mendesak dibandingkan penambahan stimulus baru.(antara/jpnn)
.jpeg)
