jpnn.com - Penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Prof. Zainuddin Maliki mengatakan membangun dari desa menggunakan instrumen ekonomi Kopdes Merah Putih, BUMDES, dan berbagai instrumen ekonomi lainnya adalah upaya pemerintah lebih serius mengubah model pembangunan ekstraktif menuju inklusif.
"Pembangunan ekstraktif hanya menguntungkan segelintir orang, terutama di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perkotaan, sedangkan kebijakan inklusif adalah model pembangunan untuk semua orang dan tidak boleh ada yang ketinggalan," kata Prof. Zainuddin Maliki di depan komunitas Ngopi Pemuda Muhammadiyah Sukosewu Bojonegoro, Minggu (17/8/25), melalui saran pers.
Menurut dia, mengacu data BPS Maret 2025, tingkat kemiskinan pedesaan masih sebesar 11,03 persen dan perkotaan 6,73 persen, menunjukkan jejak eksploitasi sumber daya alam secara ekstraktif masih terasa hingga saat ini.
Kekayaan alam seperti hutan dan tambang dieksploitasi tanpa memberi nilai tambah yang berarti terhadap komunitas lokal.
"Praktik ekstraktif itu mengancam desa dan daerah tertinggal mengalami kemandegan. Sebaliknya membuat pendapatan perkapita perkotaan tumbuh hampir dua kali lipat dari pedesaan", ujar anggota DPR RI 2019-2024 itu.
Guna mencegah terjadinya ketimpangan, katanya, kebijakan ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir orang harus dijadikan masa lalu dan digantikan dengan kebijakan inklusif yang memiliki prinsip tidak meninggalkan siapa pun.
"Semua kelompok masyarakat, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, di kota maupun di desa mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan," ungkap penerima MKD DPR RI Awards 2022 itu.
Prof. Zainuddin menyitir pernyataan Menteri Desa Yandri Susanto bahwa membangun desa pembangun Indonesia, yang berarti mengatasi ketimpangan dan membangun Indonesia yang berkeadilan, tidak bisa meninggalkan upaya membangun dan memberdayakan masyarakat desa.
