jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Suwatno menilai pergantian nama RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang kini berpolemik, cerminan pengambilan keputusan yang minim partisipasi publik.
"Apakah pernah dilakukan survei atau minimal public hearing? Apakah ada aspirasi masyarakat yang benar-benar menuntut penggantian nama? Ataukah ini sekadar refleksi selera pribadi yang dibungkus dalam dalih kebudayaan?," kata Suwatno dalam keterangan resminya di Bandung, Kamis (17/8).
Pemerintahan daerah, kata dia, semestinya tidak gegabah dalam membuat keputusan yang berimplikasi luas tanpa riset sosial yang memadai.
Ketimbang pergantian nama, akan jauh lebih bermanfaat jika energi, anggaran, dan perhatian difokuskan pada perbaikan sistem layanan, peningkatan kualitas SDM, serta pembenahan infrastruktur RSUD Al Ihsan yang sudah ada.
Perubahan nama institusi, kata dia, tidak akan serta merta mengubah kualitas pelayanan, karena branding bukan hanya soal nama, tapi juga soal pengalaman, persepsi, dan reputasi yang dibangun melalui kerja keras dan dedikasi.
"Jika layanan kesehatan masih lamban, antrean pasien masih panjang, keluhan masyarakat masih banyak, maka mengganti nama tidak akan membawa perubahan berarti. Malah justru bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah lebih sibuk mengurus simbol ketimbang substansi," ucapnya.
Dia juga mempertanyakan apakah mengganti nama rumah sakit daerah merupakan kebijakan yang mendesak dan nama Al Ihsan tidak merepresentasikan nilai-nilai lokal, ataukah hanya ekspresi subjektivitas yang dibungkus jargon politik budaya.
Mengingat, perubahan nama merek atau renranding yang merupakan proses strategis untuk mengubah elemen-elemen identitas satu organisasi atau institusi, seperti nama, logo, slogan, desain visual, citra, maupun nilai-nilai merek, guna membentuk persepsi baru di benak konsumen agar relevan, kompetitif, atau sesuai arah dan visi baru, bukanlah hal yang sederhana, terlebih ini institusi layanan publik.
