jpnn.com, JAKARTA - Lemkapi meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera ditarik dari kawasan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan menyusul membaiknya situasi keamanan di kawasan parlemen tersebut.
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menyampaikan apresiasi atas kinerja TNI selama membantu pengamanan bersama kepolisian. Namun, ia menegaskan bahwa dengan telah pulihnya kondisi keamanan, kehadiran pasukan TNI justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
"Kami terima kasih kepada TNI yang sudah bertugas dengan baik dan membantu kepolisian hingga keamanan di gedung dewan ini menjadi kondusif. Namun, setelah melihat situasi saat ini sudah sangat kondusif, kami minta prajurit ditarik dan pengamanan diserahkan sepenuhnya kepada petugas keamanan internal DPR," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Senin (23/9).
Menurut Edi, kehadiran personel TNI yang tetap bertahan di kawasan DPR dapat menimbulkan kesan bahwa situasi keamanan nasional belum sepenuhnya stabil. Ia juga menyoroti dampaknya terhadap citra demokrasi Indonesia.
"Kehadiran tentara di sana menimbulkan persepsi kurang baik terhadap situasi keamanan Indonesia, termasuk pengamanan gedung DPR. Selain itu, juga memunculkan persepsi negatif terhadap sistem demokrasi kita," ujarnya.
Edi menambahkan bahwa pengamanan berlebihan di gedung parlemen justru mengesankan seolah-olah negara dalam kondisi tidak aman dan masyarakat tidak bebas menyampaikan pendapat.
Senada dengan itu, jurusan terpisah, Kadispenad Brigjen Wahyu telah menyatakan bahwa situasi keamanan nasional, termasuk di kompleks DPR, telah kondusif. Atas dasar itu, Edi menegaskan bahwa penarikan pasukan TNI perlu segera dilakukan.
"Kalau sudah kondusif, sebaiknya prajurit ditarik. Biar kawasan DPR tidak kelihatan menyeramkan dan fungsi demokrasi dapat berjalan normal," pungkas Ketua Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHKI) tersebut. (tan/jpnn)
