jpnn.com, JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi harus menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Ribka Haluk saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Rabu (4/2/2026).
Ribka menjelaskan bahwa sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah.
Khusus untuk optimalisasi pembangunan perbatasan, Presiden telah menugaskan tiga menteri utama yaitu Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Bappenas untuk berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia menekankan bahwa kunjungan kerja bersama DPR RI ini merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama mengingat status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus).
“Kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI sangat penting untuk memastikan percepatan ekonomi di beranda terdepan negara ini memiliki dukungan regulasi yang kuat,” tambahnya.
Wamendagri berharap muncul solusi konkret yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi di wilayah perbatasan. Hal ini bertujuan agar daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya.
