jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan kinerja baik dalam realisasi belanja APBD yang mencapai angka 73,34%, begitupun pendapatan 66%. Pengelolaan APBD ini pun langsung mendapatkan pujian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Adapun angka tersebut didapatkan dari data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Oktober 2025.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku meski realisasi dan pendapatan belanja APBD Jabar 2025 mendapatkan apresiasi, pihaknya baru menegur para pejabatnya terkait karena masih potensi kas yang belum terserap.
“Pagi hari ini saya malah negur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat. Karena hari ini dicek kasnya berapa? Kasnya ada Rp2,5 triliun,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (20/10/2025).
Terhadap kedua pejabat tersebut, Dedi bertanya terkait daya serap belanja pemerintah sampai akhir tahun 2025.
“Kalau sampai Desember itu daya serap pemerintah berapa? Daya serah pemerintah sampai Desember ada Rp7,5 triliun. Sumber keuangan yang musik mungkin masuk berapa? Sumber keuangan yang musik mungkin masuk ada Rp6,5 triliun. Berarti Rp9 triliun saya bilang, itu masih ada sisa,” tuturnya.
Menurutnya, meski pusat menilai sistem pengelolaan keuangan belanja dan pendapatannya paling tinggi, KDM emoh dikatakan paling tinggi karena masih ada potensi APBD yang bisa diserap untuk belanja publik.
“Saya nggak mau dikatakan paling tinggi. Saya masih paling rendah. Karena apa? Karena masih ada duit yang nanti dihitungan Desember itu, masih ada perhitungan sekitar space-nya Rp500 miliar itu tadi. Dan yang Rp500 miliar itu hari ini sudah saya putuskan untuk terus didorong menjadi belanja,” tuturnya.
