jpnn.com, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyinyalir adanya praktik "bagi-bagi kekuasaan" di balik wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Wacana tersebut mengusulkan Gubernur ditunjuk Presiden, sementara Bupati dan Wali Kota dipilih oleh DPRD.
Fernando menduga gagasan yang dilontarkan sejumlah ketua umum partai, termasuk dari koalisi pemerintah, bukan sekadar wacana.
"Saya yakin gagasan tersebut bukan hanya sekedar dilontarkan. Gagasan yang dilontarkan tersebut, tentu sudah disepakati oleh pimpinan partai politik," ujarnya, Selasa (23/12).
Menurutnya, pembagian kursi kepala daerah antar partai sangat mungkin telah menjadi kesepakatan.
Ia mengkritik keras wacana tersebut yang dinilai merampas hak konstitusional rakyat.
"Dengan semena-mena para elit politik sedang merancang untuk menghilangkan hak pilih rakyat untuk menentukan siapa kepala daerahnya," tegas Fernando.
Ia juga menyanggah klaim penghematan anggaran sebagai alasan. "Memang secara hitung-hitungan bahwa akan ada penghematan anggaran negara... Namun tidak akan ada jaminan bahwa korupsi akan hilang dan juga akan terpilih pemimpin daerah yang berkualitas," jelasnya.
Fernando justru mengkhawatirkan anggaran kampanye akan dialihkan untuk membeli suara di partai dan DPRD.
