jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berhasil menekan belanja daerah hingga Rp 937 juta pada gelombang pertama kebijakan penggabungan (regrouping) sekolah. Langkah ini diklaim efektif meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan hal tersebut saat melantik 35 kepala sekolah di Aula Adikarta, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Selasa (8/9).
"Kami bisa melakukan efisiensi pada gelombang pertama senilai Rp 937 juta. Program ini memberikan kepastian karena Tunjangan Profesi Guru (TPG) terjamin, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memenuhi syarat pencairan, dan sekolah memungkinkan mendapat dana revitalisasi," kata Agung.
Kebijakan penggabungan sekolah yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo dirancang untuk menyelesaikan sejumlah masalah klasik di sektor pendidikan, yaitu kekurangan jumlah siswa di sekolah-sekolah tertentu, pemenuhan kuota jam mengajar guru agar syarat tunjangan terpenuhi, serta pengoptimalisasian revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.
Selain efisiensi dan tata kelola, Pemkab Kulon Progo bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga memperhatikan kenyamanan para tenaga pendidik.
Lokasi penempatan mengajar diupayakan sedapat mungkin mendekati domisili guru.
"Seseorang akan bekerja secara maksimal manakala tidak terpaksa. Oleh karena, itu kami upayakan mendekatkan lokasi mengajar agar para guru dapat bekerja dengan nyaman," tambah Agung.
Pelantikan 35 Kepala Sekolah
Dalam kesempatan tersebut, Bupati melantik 35 pejabat satuan pendidikan yang terdiri atas 32 Kepala Sekolah Dasar (SD), satu Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan dua Kepala Taman Kanak-kanak (TK).
