jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyebut pemerintah era Prabowo Subianto perlu turun tangan menyelesaikan persoalan rangkap jabatan wakil menteri (wamen) sebagai komisaris BUMN.
“Pemerintah perlu menunjukkan ketegasannya," kata legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan persnya, Sabtu (12/7).
Zuairina mengatakan fenomena rangkap jabatan berpotensi melanggar hukum dan mencederai semangat reformasi birokrasi yang diprioritaskan pemerintahan era Prabowo.
"Rangkap jabatan bisa membuka celah konflik kepentingan antara tugas publik dan kepentingan bisnis, dan ini tentu sangat merugikan negara,” ungkapnya.
Toh, kata dia, fokus kerja menjadi tidak jelas dan bisa terjadi penyalahgunaan wewenang ketika wamen menjabat juga sebagai komisaris di BUMN.
Zuairina berharap ke depan proses rekrutmen direksi atau komisaris BUMN dilakukan secara transparan dan kompetitif.
“Proses pemilihan direksi dan komisaris BUMN harus dilakukan secara transparan, kompetitif, dan bebas dari intervensi politik. Ini wajib menjadi komitmen bersama,” kata dia.
Zuairina juga mendorong Kementerian BUMN bisa mengembangkan sistem bank data kuat terlait jabatan yang terintegrasi.
