jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurrahman menegaskan hingga saat ini tak ada rencana penerapan darurat militer.
Menurut dia, meski sempat terjadi demonstrasi selama beberapa hari, juga adanya perusakan fasilitas hingga penjarahan rumah sejumlah tokoh, tetapi darurat militer tak akan diterapkan.
“Menurut saya belum. Ya, menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan,” ucap Dudung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (4/9).
Dia pun menjelaskan, penerapan darurat militer sendiri harus melalui sejumlah tahapan. Tahapannya, yakni tertib sipil, darurat sipil, hingga darurat militer.
“Ya, ini menurut saya kalau misalnya langsung darurat militer juga pasti ada skala yang harus diprioritaskan,” kata dia.
Tak hanya itu, bila nantinya ada penerapan darurat militer, harus melalui keputusan dan persetujuan dari DPR RI.
“Dan banyak militer itu kan untuk antisipasi, kalau misalnya ada TNI dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada kepolisian,” tuturnya.
Eks Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan menuturkan bahwa dirinya akan bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas situasi pascademo selama beberapa hari.
