jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah menyelenggarakan webinar yang menggagas usulan strategi penanggulangan terorisme untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah Ristan Alfino mengatakan peristiwa ledakan di salah satu sekolah di Jakarta dan makin meningkatnya ketidakpastian global dirasa perlu disikapi dengan strategi yang jitu dari pemerintah.
“Terorisme berbasis ideologi maupun berbasis keyakinan keagamaan bisa jadi akan memperoleh persemaian dalam situasi ini. Karena itu kami perlu merancang strategi yang komprehensif untuk disampaikan kepada pemerintah,” ujar dia dalam webinar.
Prof Sri Yunanto mencatat kemajuan Indonesia dalam penanggulangan terorisme yang memiliki ciri khas di dalam pembinaan para mantan pelaku teror. Hal ini menurutnya makin melengkapi dan mendorong posisi Indonesia semakin baik dalam indeks terorisme global.
Menurut Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah itu, keberhasilan zero attack dan deklarasi 8.000 anggota dan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) patutlah menjadi titik pijak strategi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Oleh karena itu, Guru Besar Ilmu Politik UMJ tersebut memberi perhatian penting kepada upaya-upaya pembinaan eks narapidana terorisme, potensi residivisme, dan menarik kelompok kekerasan yang masih belum tersadarkan.
“Kami lihat ISIS dan organisasi teror sejenis ini terus melemah dan Indonesia mencatatkan keberhasilan besar dengan deklarasi kembali ke NKRI oleh jaringan JI. Kami juga saksikan ada tren peningkatan kekerasan berbasis ideologi di sejumlah negara bahkan merembes ke Indonesia. Ini perlu diwaspadai,” ucapnya.
Prof Yunanto menekankan pentingnya penanggulangan terorisme yang tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
