jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan partainya menolak wacana mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD yang didasari sikap ideologis dan historis.
Hal tersebut disampaikan Megawati saat berpidato dalam acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1).
"Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," kata dia, Senin.
Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu menuturkan PDIP menganggap pelaksanaan pilkada secara langsung sebagai capaian penting perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pascareformasi.
"Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan," lanjut Megawati.
Presiden kelima RI itu mengatakan mekanisme pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan.
"Saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah," ujarnya.
Menurut Megawati, langkah PDIP yang konsisten menolak pilkada melalui DPRD adalah bagian dari komitmen ideologis untuk menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur.
