jpnn.com, JAKARTA - Keputusan PDI Perjuangan memosisikan diri sebagai partai penyeimbang dinilai bukan sekadar pilihan normatif dalam demokrasi, melainkan strategi politik untuk menjaga akses kekuasaan.
Sikap ini dibaca sebagai upaya membuka peluang masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto sekaligus merawat ruang tawar menuju kontestasi politik 2029.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai gaya oposisi PDIP saat ini memang terlihat tidak setajam pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kritik tetap disampaikan, namun dengan nada lebih moderat dan diplomatis, disertai upaya menjaga komunikasi politik dengan pemerintah.
Menurut Arifki, pergeseran gaya tersebut mencerminkan perhitungan politik yang lebih pragmatis.
PDIP dinilai sengaja menghindari oposisi konfrontatif agar tidak terjebak dalam isolasi politik, sekaligus tetap memiliki posisi tawar dalam dinamika kekuasaan yang terus bergerak.
“Sikap penyeimbang bisa dibaca sebagai upaya PDIP untuk tidak menutup pintu kekuasaan. Tetap kritis, tetapi tidak memosisikan diri sebagai musuh politik permanen,” ujar Arifki.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini menjelaskan strategi ini relevan dalam konteks konsolidasi awal pemerintahan Prabowo yang masih dinamis.
