jpnn.com, JAKARTA - Sebutan Pahlawan Logistik yang kerap disematkan kepada para pengemudi truk dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan pahit yang mereka hadapi di lapangan.
Kebijakan pelarangan operasional truk sumbu 3 selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) memicu keluhan luas dari para sopir yang merasa ekonomi keluarga mereka kian terhimpit.
Mujianto, seorang pengemudi truk logistik sumbu 3 yang telah bekerja sejak 2005, mengungkapkan kekecewaannya saat ditemui di Pelabuhan Merak baru-baru ini. Ia menyebut gelar pahlawan tersebut hanyalah label kosong untuk menutupi kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib para sopir.
“Slogan itu sepertinya hanya untuk menutupi kenyataan sulit. Dengan pelarangan operasional selama dua minggu saat Nataru kemarin, pemerintah sama saja menghilangkan penghasilan kami. Kami punya tanggungan keluarga yang harus makan setiap hari,” ujar Mujianto dengan nada getir.
Penghasilan Minim di Tengah Biaya Tinggi
Mujianto memaparkan ketimpangan antara pendapatan kotor dan bersih yang diterima sopir. Untuk rute Jakarta-Medan pulang-pergi (PP), dari uang transport sebesar Rp 20 juta, ia hanya mampu membawa pulang uang bersih sekitar Rp 3 juta untuk keluarga.
“Biaya operasional dari Jakarta ke Medan PP mencapai Rp 10 juta untuk solar, tol, dan makan. Belum lagi setoran ke pemilik truk atau leasing sebesar Rp 7 juta. Orang mengira pendapatan kami besar, padahal setelah dihitung pengeluaran, sisanya sangat sedikit,” rincinya.
Kondisi ini memaksa sejumlah sopir melakukan aksi "kucing-kucingan" dengan petugas di jalan agar tetap bisa beroperasi demi memenuhi kebutuhan dapur, meski harus dihantui risiko penilangan.
