jpnn.com, JAKARTA - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mendukung penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) Nasional yang digelar Kementerian HAM. Ia menilai forum ini menjadi momentum kritis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang berbasis nilai-nilai HAM.
"Musrenbang ini harusnya jadi momentum yang baik bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun rencana Pemenuhan hak warga," kata Haris Azhar, Sabtu (6/12).
Haris menekankan bahwa Musrenbang HAM dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk merancang pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak warga.
"Musrenbang HAM menjadi momentum bagi daerah untuk bersuara dan menyusun rencana pemenuhan sekaligus pelayanan hak bagi warganya masing-masing," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan tanpa patokan HAM berisiko menimbulkan kerugian bagi masyarakat. "Warga di daerah harus berhadapan pada akibat-akibat salah kebijakan. Banjir bandang contohnya akibatnya nyata, daerah tidak berdaya menanggulangi," ucap Haris.
Oleh karena itu, Haris mendorong semua pemerintah daerah untuk serius mengikuti dan menduplikasi forum serupa di tingkat lokal.
"Jadi, pemenuhan HAM dari daerah sungguh sesuatu yang harus segera dibangun. Musrenbang ini adalah kunci. Saya berharap, Pemda juga menyusun Musrenbang di daerahnya masing-masing," pungkasnya.
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan Musrenbang HAM Nasional yang pertama di Indonesia ini merupakan tonggak sejarah.
