jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun beberapa waktu lalu mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Misbakhun menegur Menkeu Purbaya agar berhenti mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional.
Kritik itu muncul setelah Purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham menilai kritik yang disampaikan Misbakhun bukan merupakan bentuk teguran, melainkan masukan agar komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.
“Iya sih, kami menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam konsep budaya Jawa,” ujar Idrus di dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Idrus, dua nilai tersebut penting agar setiap pernyataan publik tidak hanya mengandung substansi kebenaran, tetapi juga mencerminkan cara penyampaian yang benar secara etika politik serta ada nilai kearifan dan kebijakan.
Apabila keduanya dijaga, kata dia, hasilnya akan mengarah pada keharmonisan yang produktif, sebagaimana yang diinginkan.
Dia menegaskan semua pihak di dalam Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju sebaiknya menjadikan kritik sebagai refleksi bersama untuk memperkuat soliditas dan solidaritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
