jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Yudha Permana Jayadikarta menilai penandatangan Head of Agreement (HoA) antara PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGE (IDX: PGEO) dan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) sebagai langkah strategis.
Pasalnya, langkah itu bakal mendorong agenda ketahanan energi nasional dan percepatan transisi menuju energi bersih.
Yudha percaya kolaborasi ini bisa menjadi awal yang baik untuk mencapai target 3 gigawatt (GW) yang dicanangkan oleh PGE di masa mendatang.
Dia berharap kolaborasi kedua BUMN di bidang energi ini dapat mengurai berbagai tantangan dalam pengembangan panas bumi di Indonesia, mulai dari perizinan, aspek sosial, hingga isu lingkungan. “Pertama, kompleksitas perizinan antarinstansi ini tidak mudah,” ujarnya.
Namun, Ia mengingatkan agar seluruh proses pengembangan tetap sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Tentunya harus patuh kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Perpres ini bertujuan untuk mempercepat transisi energi di sektor ketenagalistrikan dengan mendorong pengembangan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara,” papar Yudha di Jakarta, Selasa (5/8).
Lebih lanjut, Yudha mengatakan, tantangan selanjutnya adalah terkait teknologi dan pendanaan. Ia mengungkapkan, “Pengelolaan teknologi baru di lokasi remote dan aktivitas drilling menjadi tantangan operasional yang perlu diantisipasi dengan pendekatan teknis yang tepat.”
Menurutnya, jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, pengembangan panas bumi berpotensi menarik investasi hingga USD 5 miliar, termasuk melalui penerbitan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan (green bond).
