jatim.jpnn.com, KEDIRI - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo meninjau kondisi Kantor DPRD Kota Kediri pascainsiden kebakaran yang terjadi pada 30 Agustus 2025, Minggu (14/9).
Menteri Dody didampingi Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati serta jajaran pimpinan DPRD Kota Kediri.
Peninjauan dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan sekaligus membahas opsi penanganan ke depan. Dari hasil pantauan, sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan berat, terutama pada area utama yang menurut Menteri PU sudah tidak layak dipertahankan.
“Gedung utama perlu dihancurkan, sedangkan sayap kanan-kiri mengalami kerusakan sedang. Untuk rehabilitasi kami siap. Namun, ada aspirasi dari DPRD dan Ibu Wali agar kantor dipindahkan ke lokasi lain. Kalau opsi itu dipilih maka harus menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan,” jelas Dody.
Menteri PU menambahkan estimasi awal kebutuhan anggaran untuk perbaikan gedung DPRD Kota Kediri sekitar Rp15 miliar.
Namun, apabila pembangunan dilakukan di lahan baru maka kebutuhan dana akan lebih besar dan skema pembiayaannya harus diputuskan bersama Kementerian Keuangan, termasuk porsi APBN dan APBD.
Dia menyatakan pemerintah pusat sudah menyiapkan alokasi hampir Rp1 triliun untuk memulihkan gedung-gedung pemerintahan yang rusak akibat kebakaran di berbagai daerah.
“Setiap permintaan akan dihitung ulang oleh tim kami. Kalau di Kota Kediri masyarakat dan pemerintah daerah siap menunggu, maka proses relokasi akan dipertimbangkan,” kata dia.
