jpnn.com, PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menyoroti situasi pasca demonstrasi di Jakarta, terutama di DPR dan MPR, yang menuntut pembatalan tunjangan serta transparansi gaji anggota dewan.
Gelombang aksi yang berlangsung sejak 25–28 Agustus bahkan berujung pada insiden tragis menewaskan seorang pengemudi ojek online, sehingga memperkeruh suasana.
Hal itu diungkapkan Tito Karnavian saat Rapat Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Command Center Pemprov Sumsel, Selasa (2/9/2025) pagi.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Candra.
“Dari laporan yang kami terima, ada 107 titik aksi di 30 provinsi dengan sejumlah kerusakan dan pembakaran. Kepala daerah bersama Forkopimda harus segera memetakan potensi di daerah masing-masing, membedakan antara demonstrasi damai dan aksi anarkis, termasuk penjarahan,” ujar Mendagri.
Tito pun mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang dinilai sigap. Salah satunya Gubernur Sumsel Herman Deru yang cepat menggelar rapat bersama Forkopimda dan mengimbau tokoh agama untuk menjaga kondusifitas wilayah.
Menurut Tito, langkah cepat ini membuat Sumsel tetap aman di tengah gejolak nasional.
Mendagri meminta kepala daerah merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kalangan kampus untuk meredakan gelombang demonstrasi.
