jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon memimpin sidang pertemuan tingkat menteri atau Ministerial Summit CHANDI 2025 di Bali. Pertemuan itu dilakukan memasuki hari kedua konferensi budaya tingkat internasional Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy and Innovations atau CHANDI 2025 di Bali.
Mengusung tema “Culture Beyond 2030: Safeguarding Heritage, Building Peace, and Advancing Cultural and Creative Industries in a Digital Future”, forum yang berlangsung di Ballroom Bali Beach Convention Centre ini, membahas mendalam peran budaya berkelanjutan dalam pembangunan global, serta mengakomodasi rencana aksi yang akan dituangkan dalam Bali Cultural Initiative Declaration 2025.
Tema yang menyasar pada budaya yang berkelanjutan ini berangkat dari Mondiacult 2022, yang mana negara-negara anggota menyerukan agar budaya diakui sebagai tujuan mandiri dalam agenda pembangunan pasca-2030. Menyongsong arah tersebut, CHANDI 2025 mendorong diskusi dan perumusan langkah konkret yang dapat diimplementasikan di tingkat nasional maupun melalui kerja sama antarnegara. Isu-isu yang diperdebatkan dalam forum ini dipandang penting dalam membentuk agenda budaya global setelah 2030.
Menbud Fadli Zon saat membuka forum di hadapan kepala delegasi yang hadir menyatakan budaya harus ditempatkan di garis depan. “Budaya menjadi sarana untuk mengubah perbedaan menjadi kohesi sosial, mekanisme adaptif dalam menghadapi ancaman iklim, kompas dalam menggunakan teknologi dengan bijak, sekaligus jembatan memperluas inklusivitas,” kata Fadli dalam siaran pers. “CHANDI 2025 menjadi kesempatan yang dapat membuka ruang diskusi untuk membahas isu-isu vital budaya secara kolektif,” tambahnya.
Dia juga menyampaikan empat urgensi utama forum itu. Pertama, dampak ancaman iklim dan pelestarian warisan budaya. Satu dari enam warisan budaya dunia kini berada di bawah ancaman iklim. Topik ini menjadi acuan bagi para delegasi untuk menentukan langkah dalam upaya pelestarian budaya. Kedua, transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dalam kebudayaan. “Pandemi telah mengungkap betapa rentannya institusi budaya, dengan kunjungan museum menurun hingga 70 persen secara global dan pendapatan merosot hingga 60 persen,” katanya. Di sisi lain, percepatan teknologi juga menyoroti kesenjangan digital yang masih ada. Tak hanya itu, terdapat pula perhatian serius terkait etika penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kebudayaan, termasuk isu transparansi, perizinan, serta risiko tergerusnya keberagaman budaya.
Ketiga, budaya sebagai mesin penggerak ekonomi melalui Cultural and Creative Industries (CCIs) dan generasi muda. Industri ini diperkirakan bernilai sekitar USD 4,3 triliun atau sekitar 6 persen dari perekonomian dunia, mendukung lebih dari 30 juta lapangan kerja, serta menjadi motor bagi UMKM sekaligus ruang bagi kreativitas generasi muda. Keempat, perlindungan budaya dalam situasi konflik. Berbagai objek budaya menghadapi risiko perusakan, penjarahan, hingga perdagangan ilegal, sementara lemahnya kerangka hukum dan kerja sama lintas batas membuat perlindungan atas objek budaya masih jauh dari harapan.
"Semua harus kembali menegaskan peran vital budaya dalam membangun masa depan yang berkelanjutan, memperkuat kerja sama dalam pelestarian warisan budaya, meningkatkan diplomasi budaya untuk perdamaian, dan memastikan transformasi digital dibarengi dengan inovasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan," ujar Fadli sebelum mendengarkan pernyataan dari masing-masing delegasi.
Para ketua delegasi negara yang hadir membahas inisiatif diplomasi budaya yang dapat diterapkan untuk mencegah konflik, terutama menggunakan budaya sebagai instrumen perdamaian. Para delegasi menyampaikan arah kebijakan nasional terkait empat isu urgensi yang diangkat, mencakup praktik baik digitalisasi aset budaya, kerangka metadata, transparansi dalam penggunaan konten berbasis kecerdasan buatan, serta model akses publik yang memastikan nilai budaya tetap berpihak pada pelaku budaya maupun komunitas.
