jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Generasi Hebat Sejahtera (YGHS) sekaligus Ketua Umum ARENAS Prabowo 08, KRAy Intan Dewi Rumbinang, S.E., S.H., CPLA menegaskan bahwa pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, harus dijadikan momentum membersihkan tata kelola program rakyat dari pola proyek seremonial, pemborosan anggaran, dan kepentingan kelompok tertentu.
Menurut KRAy Intan, langkah evaluasi besar-besaran terhadap MBG sejalan dengan semangat Pernyataan Politik 98 Resolution Network pada momentum 28 Tahun Reformasi yang menekankan bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada demokrasi politik, tetapi harus menghadirkan demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
"Selama 28 tahun reformasi, rakyat diberi kebebasan berbicara dan memilih, tetapi ketimpangan ekonomi masih nyata. Karena itu program strategis seperti MBG harus benar-benar menjadi alat negara untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar proyek administratif atau panggung pencitraan,” tegas KRAy Intan.
Dia menilai keberanian BGN melakukan moratorium dapur baru, evaluasi tata kelola, serta fokus pada kualitas makanan menunjukkan adanya keseriusan pemerintah memperbaiki arah program agar tidak kehilangan substansi keberpihakan kepada rakyat kecil.
"Jangan sampai program yang dibuat atas nama rakyat justru dikuasai oleh pola pikir proyek. Program MBG tidak boleh berubah menjadi ruang bancakan anggaran, permainan distribusi, atau ajang berburu keuntungan kelompok tertentu,” ujarnya.
KRAy Intan menegaskan bahwa Program MBG harus dijalankan dengan semangat efisiensi, antikebocoran anggaran, dan pengawasan ketat sebagaimana semangat yang ditegaskan dalam Pernyataan Politik 98 Resolution Network.
“APBN harus menjadi alat perjuangan untuk mensejahterakan rakyat, bukan ruang pemborosan. Uang negara yang dipakai untuk MBG adalah uang rakyat, sehingga setiap rupiah harus dipastikan sampai menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa fokus baru MBG terhadap wilayah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan bentuk keberpihakan yang selama ini sering hilang dalam banyak program nasional.
