jpnn.com, JAKARTA - Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) meminta kepada pemerintah agar tahun 2026 lebih memprioritaskan program keadilan sosial, kesejahteraan sosial melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi, penyiapan lapangan kerja, membiayai seluruh usaha sektor UMKM, dan lain-lain.
Selain itu, juga perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sekuruh hak-hak penyandang disabilitas.
“Keadilan sosial, kesejahteraan sosisal terutama untuk rakyat prasejahtera dan penyandang disabilitas adalah tanggung jawab konstitusional yang paling pokok," kata Ketua umum DNIKS A Effendy Choirie dalam acara Pembukaan Gerakan Kesejahtetaan Sosial DNIKS 2026, Minggu (11/1/2026)
Dalam momentum tersebu, diadakan pula Khataman Al-Qur'an dan Berselawat yang dibacakan para Pengurus Keluarga Santri dan Alumni Pondok Pesantren Langitan (Kesan).
Setelah itu dilanjutkan dengan agenda rapat Pleno DNIKS yang membahas dan memutuskan reposisi kepengurusan DNIKS agar lebih dinamis.
Dalam rapat juga disampaikan berbagai perubahan dan perkembangan kondisi markas DNIKS serta pemenuhan sarana dan prasarananya.
Menurut Gus Choi-sapaan akrabnya, masalah persatuan nasional itu prinsip yang sangat penting sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
Namun, soal keadilan sosial dan kesejahteraan sosial terutama terkait kondisi ekonomi rakyat miskin, prasejahtera dan rakyat penyandang disabilitas tidak kalah pentingnya.
