bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Kemenkum NTB turut hadir dan berperan aktif dalam Konsultasi Publik Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan dan Pengembangan Literasi yang dilaksanakan, Kamis (4/12) di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur.
Acara ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta unsur masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Kabag Hukum Pemkab Lombok Timur Biawansyah.
Biawansyah menegaskan bahwa Raperda tentang perbukuan dan literasi merupakan salah satu dari 13 Propemperda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.
"Konsultasi publik menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat sehingga Raperda yang disusun dapat lebih baik, partisipatif, serta menjawab kebutuhan daerah," ujar Biawansyah.
Menurut Biawansyah, proses penyusunan peraturan akan memiliki kejelasan, akuntabilitas, dan legitimasi yang kuat apabila disusun melalui partisipasi yang luas.
Dalam forum tersebut, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Pahittiartik, memberikan tanggapan substansial atas Raperda yang sedang dikonsultasikan.
Ia menyampaikan perlunya penyesuaian judul Raperda agar lebih merefleksikan ruang lingkup pengaturan, sekaligus mempertegas aspek sosiologis dalam bagian pembukaannya.
