bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara daring dengan tema “Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kesetaraan Gender, serta Peran Perempuan” Selasa kemarin (21/10).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ini diikuti oleh Kadiv PPPH Kemenkum NT, Edward James Sinaga didampingi Pokja Analis Hukum.
Berdasarkan data Simfoni PPA, terdapat sekitar 400 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud.
Oleh karena itu, kegiatan FGD ini diharapkan dapat melahirkan solusi konkret, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong sinergi antarlembaga untuk menjaga martabat perempuan dan anak.
Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN, Marciana Dominika Jone, yang hadir mewakili Kepala BPHN, menegaskan pentingnya peran aktif Kementerian Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap regulasi yang berkaitan dengan kelompok rentan.
Marciana mengungkapkan bahwa hingga 16 Oktober 2025 tercatat lebih dari 25.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua tertinggi secara nasional setelah Jawa Barat.
