bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Entry Meeting Audit Kinerja Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (2/6).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Pokja Bantuan Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia sebagai langkah awal pelaksanaan audit kinerja penyelenggaraan bantuan hukum tahun 2026.
Kegiatan Entry Meeting Audit Kinerja Penyelenggaraan Bantuan Hukum diawali dengan sambutan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Constantinus Kristomo dan sambutan Inspektur Wilayah I, Morina Harahap.
Morina Harahap menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah atas capaian kinerja penyelenggaraan bantuan hukum yang telah dilaksanakan selama ini.
Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum merupakan amanat konstitusi yang bertujuan memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Menurut Morina Harahap, meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum masih sangat tinggi sehingga kualitas layanan harus terus dijaga dan ditingkatkan.
“Penyelenggaraan bantuan hukum adalah amanat konstitusi dalam memberikan akses hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.
Oleh karena itu, audit kinerja ini menjadi instrumen penting untuk memastikan layanan bantuan hukum berjalan secara optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Morina Harahap.
