jpnn.com, BALI - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara resmi menyatakan sikap partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Kongres VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8).
Megawati menyoroti salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi dalam demokrasi Indonesia bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” kata Megawati.
“Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegasnya.
Karena itu, Megawati menegaskan PDI Perjuangan tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi juga tidak sekadar membangun koalisi kekuasaan. Sebaliknya, partai akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.
Megawati menambahkan PDIP tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. "Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," jelas dia.
PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat, tetapi akan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
