jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons kritik organisasi sipil terkait bergabunganya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hasto mengatakan berdasar hasil kajian yang dilakukan PDIP setelah Indonesia memutuskan bergabung BoP, resolusi mewujudkan perdamaian di Gaza tidak akan terjadi tanpa pelibatan Palestina. "Resolusi konflik tanpa melibatkan Palestina itu juga akan sia-sia," kata Hasto di Jakarta, Jumat (6/2).
Seperti diketahui, BoP tidak melibatkan perwakilan Palestina dalam dewan perdamaian. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui masuk dalam organisasi tersebut.
Lebih lanjut Hasto mengatakan bahwa Indonesia memiliki prinsip bebas aktif serta berpijak ke Pancasila yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan dalam menjalankan politik luar negeri.
Anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu menuturkan seharusnya Indonesia lebih berjuang untuk mewujudkan demokratisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menghapus hak veto. Sebab, kata Hasto, hak veto selama ini menjadi penghambat dunia dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
“(Hak veto) menjadi penghambat utama di dalam pelaksanaan penyelesaian menyeluruh atas konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel," ungkapnya.
Hasto mengatakan bahwa Indonesia perlu mempertanyakan kredibilitas Trump sebagai inisiator BoP dalam mewujudkan perdamaian Gaza. Menurut Hasto, Trump punya rekam jejak mengintervensi kedaulatan Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolás Maduro.
"Ya, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dan menentang berbagai bentuk penjajahan, kita harus mempertanyakan kredibilitas bahkan moral dari Presiden Donald Trump tersebut," ujarnya. (ast/jpnn)
