jpnn.com, JAKARTA - Aktivis 98 Resolution Network Haris Rusly Moti mengaku sangat kaget dengan langkah tegas Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menjadi penyebab banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Izin perusahaan yang dicabut tersebut di antaranya adalah emiten PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) dan pengelola Tambang Emas Martabe PT Agincourt Resources.
“Sebagai seorang aktivis, saya sendiri terkejut dan terhentak. Saya tidak menduga, Presiden Prabowo bisa setegas dan seberani seperti ini dalam menghadapi raksas capital, “ ujar Haris Rusly Moti dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (23/1/2026).
Menurut Haris, kebijakan tegas dan berani dari Presiden Prabowo tersebut di luar dari perkiraan semua pihak, baik para pengusaha serakahnomic maupun aktivis gerakan sosial, aktivis lingkungan dan advokasi tambang.
“Sangat mengejutkan kita semua ketika Perintah Presiden Prabowo untuk mencabut dan menindak tegas izin 28 perusahaan perusak hutan dan lingkungan di tiga daerah bencana sumatera dan Aceh. Kebijakan tersebut ibarat petir di siang bolong atau semacam gempa 9 skala richter yang mengguncang sumber penguasa kapital di negeri ini,” tegas Haris.
Haris menjelaskan sumber utama kapital yang membentuk kekayaan berlimpah segelintir oligarki serakahnomic di negeri ini adalah penguasaannya terhadap jutaan hektare lahan dan kawasan hutan yang diperoleh baik secara legal maupun ilegal.
“Mereka kaya raya bukan karena hasil inovasi dan industrialisasi, tapi karena keserakahan mereka menguasai jutaan hektar lahan,” tegas Haris.
Haris menilai kebijakan Presiden Prabowo dalam menertibkan kawasan lahan dan hutan, telah melampaui tuntutan aktivis gerakan sosial sepanjang era Orde Baru hingga Era Reformasi.
