jateng.jpnn.com, SEMARANG - Insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam, menyedot perhatian publik secara luas.
Namun, di tengah derasnya respons, muncul kekhawatiran bahwa penanganan kasus justru melebar ke berbagai isu di luar substansi utama, yakni penyebab kecelakaan itu sendiri.
Polemik mencuat setelah sejumlah pernyataan pejabat dinilai tidak relevan dengan proses investigasi. Sejumlah kalangan mengingatkan, tragedi ini semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Akan tetapi, evaluasi hanya akan bermakna apabila berpijak pada hasil penyelidikan yang tuntas, akurat, dan transparan, bukan pada spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai kecelakaan besar umumnya tidak dipicu satu faktor tunggal, melainkan rangkaian kelalaian yang terjadi bersamaan.
“Biasanya ada rangkaian kelalaian kecil yang bertemu pada saat yang sama, komunikasi terlambat, sinyal tidak cukup protektif, prosedur darurat tidak berjalan, atau sistem kendali tidak memberi pagar pengaman berlapis. Oleh sebab itu, publik tidak boleh disuguhi jawaban sempit bahwa insiden hanya akibat gangguan di perlintasan atau kesalahan satu petugas,” ujarnya, Jumat (1/5).
Menurutnya, audit independen wajib dilakukan terhadap sistem sinyal, pusat kendali operasi, prosedur darurat, dan manajemen risiko lintas padat. Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan juga harus mengevaluasi direksi secara terbuka.
Dalam tata kelola yang sehat, tanggung jawab manajemen tidak menunggu pidana terbukti. Ada tanggung jawab moral, administratif, dan korporasi. Bila pelayanan publik berisiko tinggi gagal, pucuk pimpinan wajib menanggung konsekuensi.
