jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad mengatakan, regulasi baru ini akan mengintegrasikan tiga undang-undang penting di sektor pendidikan, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Menurut Habib Syarief, berdasarkan pembahasan sementara, terdapat 12 problem utama pendidikan di Indonesia.
Mulai dari ketimpangan tata kelola, pendanaan dan mandatory spending, ketimpangan pengakuan pendidikan keagamaan dan nonformal, relevansi kurikulum, evaluasi standar nasional, masalah tenaga pendidik, perluasan wajib belajar, penguatan PAUD, inklusivitas kelompok rentan, pengawasan pendidikan, akuntabilitas pendidikan tinggi mencakup pendidikan kedinasan, serta penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dari 12 masalah pendidikan itu, Habib Syarief menyoroti empat isu utama pendidikan di Jawa Barat yang dinilai relevan dan mendesak.
Pertama, pendanaan dan mandatory spending pendidikan. Dikatakan Habib, amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menetapkan alokasi minimal 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan, masih sering disimpangi.
Berdasarkan data, kata Habib, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp724,3 triliun, setara dengan 20% dari total anggaran belanja negara.
Namun, kurang dari 22% anggaran tersebut yang dikelola langsung oleh Kemendikdasmen, Kemendikristek, dan Kementerian Agama. Bahkan, anggaran untuk Kemendikdasmen itu yang terkecil, kurang dari 5%.
